Citra SBY Terancam Hak Angket DPT
INILAH.COM, Jakarta - Persetujuan DPR untuk menggelar hak angket kasus pelanggaran hak konstitusional warga negara di Pemilu Legislatif 2009 kini membuat Partai Demokrat ‘kebakaran jenggot’. Pasalnya usulan yang diprakarsai PDIP itu pun dikhawatirkan akan mengancam citra SBY.
"Secara pencitraan, dengan adanya hak angket isu kecurangan DPT akan mempengaruhi citra SBY. Tapi kalau tidak hak angket ini tidak diseriusi, maka malah akan berbalik citra DPR yang akan buruk," ujar pengamat politik UIN Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (27/5).
Bakir mengatakan, hak angket soal DPT itu untuk kepentingan masa depan Demokrasi memang penting untuk dilakukan. Namun, berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah DPR tidak pernah menangani dengan serius setiap hak angket yang disetujui.
Dosen Ilmu Politik Program Studi Pemikiran Politik Islam itu juga menyatakan antara persetujuan hak angket dengan koalisi pilpres yang sedang dibangun tidak memiliki relevansi. "Yang sekarang di DPR itu kan koalisi 2004. Sehingga masing-masing fraksi dan partai tidak punya kontrak koalisi yang jelas. Jadi tidak ada alasan bagi Demokrat untuk keberatan," katanya.
Bakir menilai, hak angket itu disetujui parpol-parpol di parlemen hanya sebagai manuver politik menjelang pilpres saja. Dengan harapan, capres dari parpol yang menyetujui angket itu dipilih oleh rakyat pada Pilpres 2009.
Sebelumnya, dari 203 anggota yang hadir dari seluruh fraksi. Yang menyetujui usul itu adalah FPG (34), FPDIP (58), FPPP (11), FPAN (3). Sementara yang menolak adalah FPD (43), FPKS (21), dan FPBR (5). Ada juga sikap fraksi yang terpecah. Yakni, FKB dengan suara setuju 16, menolak 1, dan abstain 1. Begitu juga FPDS yang 1 setuju dan 2 menolak orang dan yang absten 1. [mut/ton]