Relawan Online Partai Demokrat

Diserang Prabowo,Boediono MelawanJakarta (Bali Post)
Cawapres Boediono mulai berani menyerang pada debat kedua calon wakil presiden yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (30/6) malam kemarin di Ruang Birawa, Gedung Bidakara, Jakarta. Perlawanan Boediono dilakukan setelah cawapres Prabowo dan cawapres Wiranto beberapa kali menyentil dalam acara debat yang kali ini bertema ‘Meningkatkan Kualitas Hidup’ yang difokuskan pada isu kesehatan dan pendidikan.

Di awal acara, debat yang dimoderatori Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. Fahmi Idris ini terlihat cair. Ketiga cawapres diberi kesempatan saling menanggapi sosok pribadi masing-masing. Di antara ketiganya, Wiranto mengaku mengenal sosok Prabowo Subianto dan Boediono, begitu pula sebaliknya. Sementara Prabowo Subianto dan Boediono tegas mengatakan tidak kenal secara pribadi.

‘Saya kenal beliau aktif di militer, bukan kenal secara pribadi, tetapi kan nama beliau sudah beken. Waktu itu di pemerintahan begitu juga sudah mengenal beliau,’ kata Boediono. Sementara Prabowo mengatakan, Boediono adalah sosok akademisi, intelektual, dan mengabdi kepada bangsa dan negara cukup lama. Meski diakuinya tidak kenal secara pribadi, karena tidak pernah bertugas bersama.

Namun, suasana cair yang dibangun terlihat agak tegang saat acara debat memasuki sesi pertanyaan dengan saling menanggapi pernyataan antarcawapres. Perlawanan Boediono terlontar saat pertanyaan moderator mengenai langkah dan program cawapres tentang bagaimana policy, arah pendidikan bangsa ini ke depan dikaitkan dengan pendidikan keterampilan dan akademik.

Boediono yang mendapat giliran pertama menjawab bahwa pendidikan adalah kunci. Untuk itu, harus cermat menggunakan 20 persen yang diamanatkan konstitusi dan harus tepat dalam menentukan arah pendidikan itu. ‘Jangan dipatok mati, nanti tidak fleksibel antara kejuruan dan umum, barangakli rasionya 60 kejuruan, dan 40 umum,’ kata Boediono.

Untuk memastikan akan digunakan atau tidak, tergantung situasi dari waktu ke waktu. Terpenting, kata Boediono, yang diperlukan adalah kualitas manusia Indonesia yang memerlukan pendidikan mendasar seperti logika dan penghitungan mendasar yang dimulai dari bawah.

Cawapres Wiranto yang diberi kesempatan menanggapi, mengawalinya dengan nada bercanda, boleh dekat-dekat, sambil menuju arah Boediono. Dia lalu berpendapat bahwa sebagian setuju, sebagian kurang sependapat, karena menceredaskan pendidikan bangsa adalah tugas negara. Padahal, globalisasi diwarnai persaingan luar biasa. Karena itu, globalisasi harus yang berdaya saing agar tidak kalah dengan bangsa lain. ‘Untuk itu, bagi saya antara keterampilan dan akademi, kita kekurangan dengan apa yang disebut manajemen modern. Harus ada keseimbangan antara kejuruan dan umum. Salah antisipasi, kita akan kalah,’ ujarnya.

Sementara cawapres Prabowo meresponsnya dengan mengatakan bahwa jawaban Boediono terlalu normatif. Memang tidak ada salah, tetapi itu seperti jawaban akademis, jawaban sekolah. ‘Masalahnya yang kita hadapi sekarang adalah dari mana uangnya,’ tanyanya.

Diakuinya, dirinya menyadari bahwa pendidikan vital, pendidikan kunci dari perubahan strategi baru, paradigma baru, haluan baru. ‘Ini koreksi dari satu keadaan yang tidak mau membawa kesejahteraan kepada rakyat Indonesia,’ sindirnya.

Mendengar sindiran tersebut, Boediono mulai berani menunjukkan perlawanannya. Dia mengatakan bahwa program yang ditawarkan Prabowo jika terpilih hanya program impian belaka. Uang dikatakan Prabowo dapat diperoleh dalam jumlah ratusan triliun dalam tempo dua tiga tahun melalui penjadwalan utang, yang dibenarkan PBB dan millennium development goal, menurut Boediono, tidak akan terealisasi. Itu suatu yang perlu dikaji kembali.

‘Tidak mungkin kita mendapatkan jumlah cukup besar, sehingga kemudian dapat melipatkan dua kali anggaran dengan penjadwalan utang. Ini adalah kenyataan dunia, kenyataan yang kita hadapi. Bukan mimpi. Oleh karena itu, kita harus kongkret, realistis, apa yang kita lakukan satu dua tahun ke depan. Yang paling penting adalah kemampuan membiayai dari dalam negeri dan membatasi pengeluaran-pengeluaran,’ ujarnya.

Sindiran Boediono tersebut, dijawab kembali Prabowo saat diberi kesempatan pada sesi penutupan acara debat. ‘Tadi Pak Boediono mengatakan saya hanya tebar impian. Bukan impian Pak Boediono. Yang kami tebar adalah harapan baru, atau kita laksanakan suatu perubahan besar,’ kata Prabowo.

Bahkan, Prabowo mengatakan apakah masih perlu melanjutkan program yang sudah jelas tidak mampu membawa rakyat ke arah perubahan. ‘Kita merebut kembali kedaulatan ekonomi, kita rebut kembali kekayaan nasional kita. Kembali untuk dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia semua. Itu pilihan yang ada di depan kita. Ibu Mega dan saya sendiri mengajak mari kita lakukan perubahan besar,’ kata Prabowo. (kmb4)

Ketua Tim Pemenangan SBY-Boediono Hatta Rajasa menegaskan, dengan pencopotan itu, saat ini tidak ada lagi pejabat BUMN di tim yang dipimpinnya. Karena itu, sudah tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan di tim sukses SBY-Boediono. ‘’Kami sudah menarik. Kecuali Pak Raden Pardede karena beliau mundur dari PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA),'’ kata Hatta di Kantor Bravo Media Center kemarin.

Hatta mengatakan telah mengecek dalam struktur tim sukses seputar para pejabat BUMN. Tim sukses adalah anggota pemenangan yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). ‘’Kami dari timnas, sama sekali tidak ingin menggunakan atau memanfaatkan pejabat-pejabat BUMN, apalagi terkait jabatannya. Kami jamin itu,'’ tegas Hatta.

Menurut dia, ada sembilan anggota tim kampanye nasional yang ditarik. Di antara sembilan nama itu, tim SBY-Boediono hanya mengganti dengan satu nama, yakni Sudrajat yang mengisi posisi Soeprapto. Soal posisi mantan Kapolri Jenderal (pur) Sutanto yang menjadi komisaris Pertamina, Hatta menyatakan bahwa namanya tidak ada dalam tim kampanye nasional. Sutanto, kata Hatta, hanya masuk tim relawan. Sutanto telah mundur dari posisinya sebagai ketua Dewan Pembina Gerakan Pro SBY (GPS) untuk menghindari tudingan negatif.

Saat memberikan keterangan pers, Hatta didampingi Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie. Hatta juga mengklarifikasi kritik tentang keterlibatan para menteri di tim kampanye nasional. Menurut Hatta, keterlibatan para menteri tidak dilarang dalam undang-undang. Dalam UU Pilpres maupun PP Nomor 14/2009 tentang cuti pejabat negara telah diatur secara rinci. ‘’Pada peraturan KPU 28/2009 pasal 51 juga dikatakan bahwa pejabat negara yang berstatus anggota parpol dapat melakukan kampanye,'’ kata Hatta.

Selain itu, lanjut Hatta, dalam pasal 62 ayat 1 UU Pilpres diterangkan bahwa menteri dapat melakukan kampanye dengan diberikan cuti. Dalam PP 14/2009 disebutkan, cuti diberikan satu hari dalam seminggu. ‘’Tidak ada yang salah. Yang penting, tidak menggunakan fasilitas negara,'’ katanya.

Kubu JK-Wiranto Tak Tahu

Sementara itu, Tim kampanye nasional (timkamnas) capres-cawapres Jusuf Kalla (JK)-Wiranto kemarin memenuhi panggilan Bawaslu. Kedatangan mereka itu mengklarifikasi dugaan keterlibatan sejumlah pejabat BUMN dalam tim kampanyenya. Ketua Timkamnas JK-Wiranto Fahmi Idris mengatakan, pencantuman sejumlah pejabat itu terjadi karena kealpaan. ‘’Kami lupa mengecek nama-nama yang kami susun itu,'’ kata Fahmi di Kantor Bawaslu, Jakarta, kemarin (17/6). Dia didampingi Wakil Ketua Timkamnas Syamsul Muarif dan anggota Bawaslu Bambang Eko Cahyo Widodo.

Fahmi lantas menceritakan kronologi pembentukan timkamnas. Dia menyatakan, timkamnas itu disusun partai gabungan pengusung capres dan cawapres, yakni partai Golkar dan Hanura. Masing-masing partai menyusun nama-nama yang masuk di timkamnas, kemudian digabung menjadi satu. Daftar Timkamnas itu selesai disusun 6 Mei. ‘’Namun, saat itu kami tidak sempat mengecek," kata Fahmi.

Ketika itu, timkamnas memiliki pekerjaan padat. Timkamnas masih harus berkonsentrasi pada proses deklarasi pasangan calon, pendaftaran di KPU, dan membentuk tim kampanye di daerah. ‘’Itu baru selesai akhir Mei,'’ tutur Fahmi. Memasuki Juni, lanjut Fahmi, timkamnas baru menyadari bahwa ada nama-nama pejabat BUMN yang tercantum di dalamnya. ‘’Kami langsung mengeluarkan surat bahwa yang bersangkutan tidak lagi berada di timkamnas. Suratnya sudah ada,'’ ujar Fahmi. Dia mengatakan, surat itu dibuat pada 10-11 Juni.

Ketika ditanya apakah timkamnas mengetahui adanya larangan menyertakan pejabat negara dalam tim kampanye, Fahmi mengatakan baru tahu setelah rampung menyusun struktur tim kampanye. ‘’Dulu kira-kira begitu, itu ketahuan saat disusun,'’ jawabnya.

Berdasar data Bawaslu, lima nama pejabat BUMN yang diduga tergabung dalam timkamnas adalah Komisaris Utama Telkom Tanri Abeng selaku anggota dewan penasihat timkamnas, Komisaris PTPN XI Fadhil Hasan selaku anggota tim kajian, Komisaris Jamsostek Rekson Silaban sebagai wakil koordinator penggalangan pekerja, tani, dan nelayan, dan Komisaris Pertamina Sumarsono menjadi anggota dewan pengawah timkamnas.

Pada saat klarifikasi, timkamnas mengkoreksi nama-nama yang dirilis Bawaslu. Dua nama lagi yang belum tercantum. Mereka adalah Abdul Razak Manan selaku komisaris Pelindo I sekaligus anggota bidang kajian dan Sjukur Sarto yang menjabat komisaris Jamsostek. ‘’Nama Sumarsono di tim kampanye itu bukan komisaris Pertamina, melainkan Sekjen Partai Golkar,'’ kata Syamsul.

Fahmi menambahkan, timkamnas juga sudah menyampaikan pencantuman itu kepada para pejabat BUMN. ‘’Kecuali Rekson Silaban, dia tidak mengetahui namanya dicantumkan,'’ ujarnya.

Fahmi pada kesempatan itu juga mengkritik kinerja Bawaslu yang hanya memeriksa pejabat BUMN. Dia menilai, masih bertebaran pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga juga masuk di timkamnas. ‘’Jika pejabat BUMN dikejar-kejar, seharusnya PNS juga,'’ kata Fahmi.

Setelah Fahmi, Tanri Abeng datang memenuhi panggilan Bawaslu. Pemeriksaan Tanri sejatinya dijadwalkan Selasa (16/6). Namun, dia mendadak berhalangan hadir. Tanri kepada pers menyatakan tidak tahu-menahu bahwa dirinya dicantumkan dalam timkamnas. ‘’Saya tidak tahu dan tidak pernah dikasih tahu,'’ kata Tanri kepada wartawan.

Dia mengumpamakan, akan sangat bodoh jika dirinya tahu dan kemudian masuk timkamnas saat memiliki posisi sebagai pejabat BUMN. Menurut dia, mungkin pencantuman itu terjadi karena posisinya sebagai anggota Dewan Penasihat Partai Golkar. ‘’Tapi, saya tidak pernah menyatakan diri masuk timkamnas,'’ terangnya.

Dia menyatakan, mungkin petinggi di timkamnas mengetahui kabar bahwa dirinya sudah menyatakan bersedia sebagai timkamnas. Namun, sejatinya dia tidak pernah diberi tahu. ‘’Itu biasa di dalam suatu koordinasi. Petinggi tahu dari bawah. Padahal, yang di bawah tidak pernah berbuat apa-apa,'’ ujarnya.

Sebanyak 12 pejabat BUMN kemarin dipanggil oleh Bawaslu. Selain Tanri Abeng, mereka yang dari timkamnas JK-Wiranto adalah Fadhil Hasan dan Rekson Silaban. Sedangkan dari kubu SBY-Boediono, terdapat nama Achdari, Max Tamaela, Dadi Prajitno, Effendi Rangkuti, Yahya Ombara, Umar Said, dan Sulatin Umar.(tom/bay/owi/agm)

Abdilah Toha

[inilah.com /Raya Abdullah]

INILAH.COM, Jakarta - Langkah sejumlah fraksi parpol pendukung Blok Cikeas menyetujui hak angket DPR yang menyoal DPT di Pemilu Legislatif 2009 makin mengusik ketenangan Partai Demokrat. Namun PAN yang dituding tak setia, menilai mestinya Demokrat tak perlu kebakaran jenggot.

"Saya kira Demokrat emosional saja. Karena sikap PAN mengenai hak angket itu sudah saklek dan tidak ada hubungannya dengan koalisi ataupun oposisi," kata anggota FPAN Abdilah Toha saat dihubungi INILAH.COM di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/5).

Ia mengatakan keputusan dalam sidang paripurna kemarin merupakan suara bulat fraksi PAN, meski voting hanya 3 perwakilan PAN. Ia menegaskan masalah DPT kacau perlu diperbaiki. "Jadi saya rasa tuduhan itu yang katanya berdosa oleh Pak Ruhut ya itu sangat keliru," imbuhnya.

Terkait sikap PAN akan mengganggu kelangsungan koalisi dengan PD, Abdilah tak meyakininya. PAN juga tak akan merasa terancam jatah kursi yang diberikan SBY batal diraih. "PAN belum kearah sana, kita hanya baru memutuskan mendukung pasangan SBY-Boediono, komunikasi terus dilakukan dengan Demokrat," tandasnya.

Sebelumnya Ketua FPD Syarif Hasan mengaku kecewa terhadap sikap PAN, PPP dan PKB yang mendukung hak angket DPT disetujui. Setali tiga uang, tim sukses SBY-Boediono Ruhut Sitompul mengatakan PAN Cs telah berdosa. "Harusnya mereka itu saling introspeksi lah. Kita doakan saja kemenangan ada di tangan kita, nantinya SBY jadi tidak terbebani soal kursi di kabinet buat tiga partai itu. Karena hal-hal seperti itu sebenarnya kita catat sebagai daftar-daftar dosa koalisi," ujar Ruhut Sitompul. [ikl/ton]

Presiden SBY

[inilah.com /Raya Abdullah]

INILAH.COM, Jakarta - Persetujuan DPR untuk menggelar hak angket kasus pelanggaran hak konstitusional warga negara di Pemilu Legislatif 2009 kini membuat Partai Demokrat ‘kebakaran jenggot’. Pasalnya usulan yang diprakarsai PDIP itu pun dikhawatirkan akan mengancam citra SBY.

"Secara pencitraan, dengan adanya hak angket isu kecurangan DPT akan mempengaruhi citra SBY. Tapi kalau tidak hak angket ini tidak diseriusi, maka malah akan berbalik citra DPR yang akan buruk," ujar pengamat politik UIN Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (27/5).

Bakir mengatakan, hak angket soal DPT itu untuk kepentingan masa depan Demokrasi memang penting untuk dilakukan. Namun, berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah DPR tidak pernah menangani dengan serius setiap hak angket yang disetujui.

Dosen Ilmu Politik Program Studi Pemikiran Politik Islam itu juga menyatakan antara persetujuan hak angket dengan koalisi pilpres yang sedang dibangun tidak memiliki relevansi. "Yang sekarang di DPR itu kan koalisi 2004. Sehingga masing-masing fraksi dan partai tidak punya kontrak koalisi yang jelas. Jadi tidak ada alasan bagi Demokrat untuk keberatan," katanya.

Bakir menilai, hak angket itu disetujui parpol-parpol di parlemen hanya sebagai manuver politik menjelang pilpres saja. Dengan harapan, capres dari parpol yang menyetujui angket itu dipilih oleh rakyat pada Pilpres 2009.

Sebelumnya, dari 203 anggota yang hadir dari seluruh fraksi. Yang menyetujui usul itu adalah FPG (34), FPDIP (58), FPPP (11), FPAN (3). Sementara yang menolak adalah FPD (43), FPKS (21), dan FPBR (5). Ada juga sikap fraksi yang terpecah. Yakni, FKB dengan suara setuju 16, menolak 1, dan abstain 1. Begitu juga FPDS yang 1 setuju dan 2 menolak orang dan yang absten 1. [mut/ton]

Susilo Bambang Yudhoyono

[inilah.com /Raya Abdullah]

INILAH.COM, Jakarta - Serangan tajam dan agresif tim sukses SBY-Boediono kembali menerjang Prabowo Subianto. Inilah taktik gaya baru dan bertolak belakang dengan kultur SBY yang selama ini dikenal santun dan tak suka menyerang. SBY sudah mengubah strateginya?

Serangan Rizal Mallarangeng memang tajam,. Serangannya jelas membakar emosi lawan-lawan politik kubu SBY, meski umumnya masih menahan diri. Misalnya soal pernyataan Prabowo bahwa dirinya pro-rakyat, yang dinilai Rizal tidak sesuai dengan kenyataan.

"Saya tidak setuju kalau Prabowo mengklaim pro-rakyat. Istilah itu kalau lihat Prabowo misalnya, emangnya apa yang dia inginkan? Kalau kita lihat track record dia, apa yang pernah dia perjuangkan untuk rakyat? Harga kudanya aja Rp 3 miliar. Tiba-tiba dia bicara istilah ekonomi rakyat," kata Cheli, panggilan Rizal.

Rizal bahkan menuding Prabowo ingin membawa bangsa ini ke ekonomi tertutup. Serangan keras Rizal itu membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Rizal dianggap terlalu menyudutkan Prabowo, seakan ada dendam tersembunyi dari Cheli untuk menghempaskan Prabowo di kancah pertarungan pilpres saat ini.

Para analis pun menyerukan agar Prabowo menahan diri dan tetap tenang, bahkan Prabowo diharapkan bersikap lugas. “Prabowo kalau perlu membujuk seluruh kader dan kubu Gerindra yang darahnya mendidih, agar membalas serangan Rizal itu dengan cara elegan. Orang tahu komitmen dan kesungguhan Prabowo menolong rakyat dari kesusahan. Dia tak ingin hanya retorika,” kata pengamat politik Nehemia Lawalata, mantan sekretaris Prof Sumitro Djojohadikusumo.

Pengamat politik UI Arbi Sanit juga menilai, bila Rizal Malarangeng tetap bersikeras melanjutkan gaya serang dan sindirannya itu, lebih baik ia menghindar. "Sebab nanti akan jadi kambing hitam ketika SBY kalah, dia akan disalahkan karena dianggap jadi gara-gara, bisa saja dituding begitu," tandasnya.

Gara-gara sindirannya yang keras pada lawan politik SBY, Rizal Malarangeng mendapat reaksi balik dari kalangan Partai Demokrat. Rizal dinilai membuat citra SBY terpuruk, karena terlalu agresif menyerang pesaing politiknya. Bila sudah terjadi beda gaya strategi kampanye, disarankan Rizal mengundurkan diri dari tim sukses pasangan SBY-Boediono.

"Budaya serang Rizal dengan SBY itu kan beda. Beda gaya, beda kultur. Seharusnya kalau sudah begitu, artinya Rizal tidak mampu menyesuaikan diri dengan SBY, ya sudah dia mengundurkan diri saja jadi tim suksesnya," kata Arbi Sanit .

Tapi para analis politik meyakini bahwa serangan Rizal itu sudah sepengetahuan SBY. Tidaklah mungkin SBY tak tahu manuver, taktik, dan strategi Rizal itu. ‘’Apa pun serangan tim sukses SBY-Boediono terhadap pesaing politik mereka, sudah pasti diketahui dan direstui kubu Cikeas. Itu soal tahu-sama-tahu saja, jadi tak usah heran,'’ kata Tisnaya Kartakusuma, seorang pemerhati politik.

Situasi terpojok memang sering kali membuat karakter seorang cepat berubah. Apalagi bila sang tokoh berambisi mempertahankan kekuasaannya. [P1]

JAKARTA - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tampaknya, tak mau kalah oleh Jusuf Kalla (JK) ketika sama-sama bersaing menuju pilpres (pemilihan presiden). Setidaknya, hal itu terlihat dari cara keduanya mendeklarasikan pasangannya.

Deklarasi capres-cawapres SBY-Boediono yang dilaksanakan di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) Bandung besok malam (15/5) di-setting lebih wah daripada deklarasi pasangan JK-Wiranto.

CEO Fox Indonesia Zulkarnain Mallarangeng yang merupakan konsultan politik SBY dan Partai Demokrat menyatakan, deklarasi di Sabuga Bandung tersebut dirancang berbeda dari suasana deklarasi capres yang selama ini ada di Indonesia. ‘’Suasananya dibuat gloria dan khidmat,'’ ujarnya saat dihubungi tadi malam.

Choel -sapaan Zulkarnain Mallarangeng- menjelaskan, Bandung dipilih sebagai tempat deklarasi karena Kota Kembang tersebut memiliki kedekatan historis dengan capres Partai Demokrat, SBY. ‘’Bandung adalah tempat SBY menghabiskan separo karir militernya sejak mengikuti tes sebagai taruna Akabri,'’ ungkap adik kandung Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng tersebut.

Selain itu, lanjut dia, dua putra kesayangan SBY lahir di ibu kota Jawa Barat tersebut. Putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, lahir pada 10 Agustus 1978 dan putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono, lahir pada 24 November 1980. ‘’Bandung juga merupakan kota yang identik dengan simbol-simbol perjuangan serta patriotisme,'’ jelasnya.

Tempat deklarasi di Sabuga merupakan gedung megah di kompleks ITB, Jalan Taman Sari 73, Bandung. Acara akan dilangsungkan di auditorium hall berkapasitas 1.581 kursi dengan tambahan 200 tempat duduk. Di website www.sabugacenter.com, sewa gedung tersebut disebutkan Rp 25.650.000 per 12 jam.

Acara yang akan dimulai pukul 19.00 itu menampilkan Elfa Secioria dan Bimbo. ‘’Kami memang tidak banyak mengundang artis karena ini bukan kampanye. Ini deklarasi,'’ tegas Choel.

Sejumlah tokoh nasional, kata dia, akan hadir. Namun, dia belum bersedia menyebutkan nama mereka. ‘’Yang pasti, pimpinan parpol-parpol mitra koalisi akan ikut hadir,'’ ujarnya.

SBY akan datang langsung dari Manado setelah menghadiri World Ocean Conference (WOC). Sementara itu, Boediono akan naik kereta api dari Stasiun Gambir besok pagi. SBY dan Boediono masing-masing akan diberi kesempatan berpidato selama 10 menit. Keduanya akan mengenakan kostum merah putih yang dirancang khusus di Kwongtung Tailor, rumah jahit ternama dan mahal di Jakarta.

Melihat rancangan acara deklarasi SBY-Boediono sangat kontras dengan deklarasi capres-cawapres Partai Golkar dan Hanura JK-Wiranto di Tugu Proklamasi, 10 Mei 2009. Saat itu, JK dan Wiranto hanya mengenakan pakaian kuning dipadu celana panjang hitam yang biasa dikenakan dalam acara-acara partai. JK dan Wiranto juga mengenakan peci yang diklaim sebagai simbol kerakyatan.

Tempat di Tugu Proklamasi itu jelas kalah mewah daripada Sabuga. Tugu Proklamasi merupakan areal terbuka yang hanya dihiasi patung proklamator Soekarno-Hatta. Tempat tersebut biasa dipakai mahasiswa atau masyarakat berunjuk rasa. Korban Lapindo juga kerap menjadikan Tugu Proklamasi sebagai markas mereka selama di Jakarta.

Tinggal PKS Yang Menolak

Partai Demokrat tak terlalu pusing atas penolakan empat parpol bakal mitra koalisinya terhadap sosok Gubernur BI Boediono, kandidat terkuat cawapres SBY. Mereka mengklaim hanya PKS yang masih ‘’rewel'’. Tiga partai lainnya, yakni PPP, PAN, dan PKB, sudah mengamini pilihan SBY tersebut.

‘’Di antara empat itu, yang tiga sudah pasti. Yang satu masih proses,'’ kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok setelah diskusi di gedung DPD, Kompleks Parlemen Senayan, kemarin (13/5).

Dia menyatakan tidak terkejut atas manuver parpol-parpol tersebut. ‘’Semua parpol menengah butuh olahraga politik. Biar tetap sehat,'’ ujarnya.

Menurut Mubarok, duet SBY-Boediono tinggal menunggu gongnya. ‘’SBY-Boediono sudah 99 persen,'’ tegas politikus kontroversial yang pernah memprediksi Golkar mendapat 2,5 persen suara nasional dalam Pemilu 2009 tersebut.

Dia menegaskan, pilihan SBY-Boediono akan menjadi win-win solution bagi semua mitra koalisi. Apalagi, sebelumnya banyak masukan agar SBY mengambil cawapres dari kalangan profesional. Bahkan, kata Mubarok, ada parpol mitra koalisi yang ikut menyarankan dia. Terutama kelompok parpol yang sudah memastikan diri tidak mungkin mendapatkan posisi cawapres.

‘’Mungkin parpol itu berpikir, (cawapresnya, Red) juga bukan dari partai saya,'’ ujarnya.

Dengan memilih Boediono, Mubarok optimistis perasaan cemburu antarparpol yang mengajukan cawapres bisa diminimalkan. ‘’Sebab, perolehan suara parpol-parpol koalisi hampir sama. Kalau diambil satu, yang lain iri,'’ katanya.

Wasekjen DPP PKS Agus Purnomo menuturkan, bila jadi berkoalisi dengan SBY, PKS harus menjadi good boy selama lima tahun dengan mendukung pemerintahan. ‘’Jadi, lebih baik ribut-ribut sekarang,'’ ungkapnya.

Dia mengaku, nama Boediono masih menjadi ganjalan bagi PKS. Karena itu, dia menyarankan agar para tokoh kunci parpol koalisi segera berkumpul untuk membicarakannya. Kalau di Demokrat, kata dia, ada SBY.

‘’PAN ada Amien Rais dan Kyai Aziz Mansyur di PKB. Termasuk PPP, entah itu Bachtiar Chamsyah atau Suryadharma Ali,'’ cetus anggota Komisi II DPR itu. PKS bisa diwakili Ketua Majelis Syura Ustad Hilmi Aminudin.

‘’Mungkin bagus, para gentlemen, the riil decision maker di partainya ini semua kumpul. Sesama orang tua, bicara sambil membangkitkan memori,'’ ujarnya.

Kalla Lebih Kaya

Desakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar para calon presiden (capres) segera melaporkan harta kekayaan mulai direspons para kandidat RI 1. Kemarin utusan para capres mendatangi gedung KPK untuk meminta formulir laporan kekayaan.

Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. mengungkapkan bahwa kemarin Direktur Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) M. Sigit menerima dua utusan capres. ‘’Dua utusan SBY dan JK datang meminta formulir laporan harta kekayaan. Kami mengapresiasi karena Pak SBY dan JK gesit menanggapi hal ini,'’ jelasnya kemarin.

Menurut data LHKPN yang diunduh dari clearing house di KPK, kekayaan JK yang dilaporkan terakhir cukup besar. Yakni,-Rp 253,9 miliar. Sementara harta bergerak (alat transportasi) senilai Rp 300 juta. Pundi-pundi kekayaan JK paling banyak berupa surat berharga sejumlah Rp 172 miliar.

Sedangkan harta kekayaan SBY kali terakhir dilaporkan adalah Rp 7,1 miliar. Harta tak bergerak senilai Rp 2,9 miliar. Presiden kelahiran Pacitan, Jatim, itu juga memiliki harta tak bergerak lain, mayoritas adalah logam mulia Rp 151 juta. Kekayaan orang nomor satu tersebut paling besar adalah giro senilai Rp 3,4 miliar. (tom/pri/dyn/git/iro/kum)

JAKARTA - Keinginan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggandeng Boediono sebagai cawapres pada pemilihan presiden (pilpres) mendatang mulai ditentang. Kali ini oleh empat parpol pendukung SBY, yakni PAN, PKS, PKB, dan PPP. Meski demikian, kubu Demokrat yakin parpol-parpol tersebut nanti akhirnya bisa menerima.

Ketua Departemen SDM Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyatakan, reaksi keras sejumlah parpol itu muncul karena tidak utuhnya informasi yang diterima. ‘’Mungkin mereka sama-sama dapat informasi sepotong-potong dan tidak menyeluruh, sehingga cepat bereaksi,'’ katanya di Kantor Presiden kemarin.

Begitu mengetahui ada reaksi penolakan dari sejumlah parpol, SBY langsung memerintah jajarannya untuk memberikan penjelasan kepada para pimpinan parpol tersebut. ‘’Tadi sore (kemarin, Red) sudah diberi penjelasan. Rasa-rasanya baik. Jadi, tidak ada masalah yang serius,'’ ujar juru bicara presiden itu.

Namun, Andi mengingatkan bahwa nama Boediono baru bersifat alternatif. Belum ada keputusan resmi dari SBY. ‘’Ya tunggu saja nanti tanggal 15 kami deklarasikan di Bandung,'’ ungkapnya.

Selain penjelasan informasi sore kemarin, siang nanti Partai Demokrat mengumpulkan secara formal parpol-parpol peserta koalisinya, yakni PKB, PKS, PAN, dan PPP. ‘’Besok (hari ini) kami rapat dengan parpol peserta koalisi di Hotel Sultan,'’ jelas Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hassan.

Salah satu agendanya mengenai cawapres. Suami presenter Ingrid Kansil itu menuturkan, sebenarnya SBY belum pernah secara formal menyampaikan nama cawapres. Karena itu, Syarif meminta agar parpol-parpol bersabar menunggu pengumuman resmi dari SBY.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menambahkan, reaksi-reaksi parpol peserta koalisi tersebut menjadi masukan bagi Partai Demokrat. ‘’Tapi, statusnya tentu proposal. Saya harap partai-partai sahabat memberikan kepercayaan kepada mempelai pria (SBY) untuk memilih yang paling tepat di antara yang baik-baik semua,'’ tegasnya.

Reaksi Parpol Koalisi

Mengapa empat parpol tersebut tak setuju pada sosok Boediono? Mereka merasa kecolongan atas keputusan SBY memilih Boediono sebagai cawapres. Partai-partai berasas Islam dan berbasis massa Islam itu bersikukuh calon pendamping SBY harus dari kalangan parpol. Bahkan, mereka berjanji siap legawa bila SBY memilih salah satu di antara cawapres yang diajukan masing-masing parpol itu.

‘’Kalau soal figur, terserah SBY. Tapi, harus dari kalangan parpol. Kami tidak berkeberatan apakah dari usul PKS atau yang lain. Kami tidak bertengkar soal cawapres,'’ kata Sekjen DPP PAN Zulkifli Hasan saat memberi keterangan pers di gedung DPR kemarin.

Penegasan Zulkifli itu sekaligus membantah anggapan bahwa telah terjadi persaingan antarparpol pendukung incumbent soal cawapres yang bisa berujung pada perpecahan.

Sebagaimana diketahui, masing-masing parpol menyodorkan nama cawapres kepada SBY. PAN mendorong Hatta Rajasa, PKS menawarkan Hidayat Nur Wahid, dan PKB menjagokan Muhaimin Iskandar.

Menurut Zulkifli, kabar SBY telah memutuskan Boediono sebagai pendampingnya sangat mengejutkan partainya yang akan berkoalisi dengan Demokrat. ‘’Ini akan dikomunikasikan ke pimpinan partai,'’ ujarnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekjen DPP PKS Anis Matta, Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin, serta Wasekjen DPP PKB Jatim Imam Nahrawi.

Anis Matta menegaskan, PKS siap menerima keputusan cawapres SBY, asalkan dari parpol peserta koalisi dan merepresentasikan umat Islam. Dia mencontohkan duet Gus Dur-Megawati Soekarnoputri (1999-2001), Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz (2001-2004), serta SBY-Jusuf Kalla (2004-2009). ‘’Jusuf Kalla notabene dari HMI dan didukung alim ulama,'’ tuturnya.

Menurut Anis, duet SBY-Boediono tidak sejalan dengan aspirasi arus bawah partainya yang menghendaki tetap ada keterwakilan Islam. "Kami ingin menentukan sikap sesama partai lain dalam koalisi dan menyusun sikap baru jika keputusan ini dipaksakan," katanya.

Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq menambahkan, hari ini Tim Sembilan Partai Demokrat mengundang parpol-parpol bakal mitra koalisi untuk membahas persiapan deklarasi SBY dan cawapresnya pada 15 Mei mendatang di Bandung. "Jadi, nanti sekaligus kami tanyakan ke Tim Sembilan. Mudah-mudahan bisa direspons dan sebelum 15 Mei sudah klir. Kalau nggak klir, kami nggak tahu apa tanggal 15 Mei itu jadi atau tidak," ancamnya.

Tak seperti PKS dan PAN yang tampak bersikap keras, PPP dan PKB justru berusaha menampilkan kesan kompromistis. Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin menyampaikan, sejak awal partainya menyarankan SBY mengambil cawapres dari kalangan parpol. Tapi, dia memahami bahwa penentuan cawapres sepenuhnya menjadi kewenangan capres.

"Keduanya akan menjadi dwitunggal dalam menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan," katanya. Meski begitu, Lukman berharap ada komunikasi yang baik antara SBY dan parpol-parpol pendukung koalisi. Apalagi, mencuatnya nama Boediono sebagai cawapres SBY telah menimbulkan banyak pertanyaan.

"Ada baiknya kalau SBY bisa memberi penjelasan setelah klarifikasi. Apa betul Boediono yang menjadi cawapres. Bisa jadi itu isu yang tak berdasar. Tapi, kalau benar, apa alasannya," ujar Lukman.

Wasekjen DPP PKB Imam Nahrawi mengatakan, parpol-parpol peserta koalisi seharusnya diajak berbicara. Itu penghargaan awal dari Demokrat dan SBY kepada parpol mitra koalisi. Selanjutnya, baru cawapres itu diumumkan bersama-sama.

"Kami ingin hubungan harmonis. Kalau belum pilpres saja sudah begini, bagaimana nanti saat pilpres? Sebelum 15 Mei kami harus duduk bersama satu meja dengan SBY, sehingga semua bisa ikhlas mengawal pilpres dengan baik," bebernya.

Secara terpisah Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar menegaskan, keberatan parpolnya bukan terkait sosok Boediono, tapi karena tidak dilibatkan dalam pembicaraan. Sebab, pada prinsipnya, PKB menyadari hak capres untuk menentukan cawapresnya. "Saya hanya bisa menyarankan agar melibatkan partai-partai lain. PKB tak akan meninggalkan SBY," ujarnya.

Kalau PKS bersikeras menolak Boediono, Hidayat Nur Wahid justru tidak mempersoalkannya. Cawapres yang dicalonkan PKS itu menilai Boediono cukup pantas menjadi pendamping SBY.

"Tentu presiden memahami dan mempertimbangkan siapa yang akan mendampinginya," kata Hidayat seusai pembukaan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Hotel Bhirawa, Kompleks Bidakara, kemarin. "Pak Boediono seorang profesional. Kalau Pak SBY menilainya baik, itu semua ada di Pak SBY, rakyatlah juga yang menilai," tambah Hidayat. (tom/pri/kum)

PARTAI POLITIK DAN MINIMALISASI DEMOKRASI*

Arbi Sanit

            Meskipun jejak sejarah partai Politik Indonesia bisa ditelusuri dari masa kolonial, namun diskontinuiti dan inkonsistensi pengembangannya, menjadikan institusi utama demokrasi itu tidak mampu menunaikan fungsinya secara maksimal. Sejauh ini malah teramati kecenderungan bahwa Politisi Partai semakin canggih berargumen tentang demokrasi, akan tetapi mempraktekkannya secara minimalis.

            Di jaman kolonial kehadiran dan kiprah Partai diawasi secara ketat oleh penguasa, namun para pendukungnya gigih memanfaatkannya sebagai kekuatan penyadaran rakyat secara taktis dan strategis, seperti pembelaan di pengadilan. Di masa kekuasaan Jepang partai dilarang, sehingga kaum pergerakan kemerdekaan harus berjuang secara tersembunyi, baik melalui Organisasi Masyarakat yang diizinkan dan dimaksudkan untuk membantu Jepang, maupun lewat gerakan bawah tanah. Di era Demokrasi Liberal, Partai mendominasi kekuasaan Negara, sekalipun masih ada peran serta Ormas dan Perseorangan di dalam Pemilu 1955. Partai harus berbagi peran dengan Golongan Fungsional sampai 50 persen di masa Demokrasi Terpimpin, sementara hanya berperan sebagai kamuflase Demokrasi di bawah penguasa Demokrasi Pancasila. Dimasa Reformasi ini, dominasi Partai dihidupkan kembali sedemikian jauhnya, sehingga menjurus kepada kondisi monopolistik. Tapi perlu dicatat bahwa Partai dewasa ini tidak jelas betul hubungannya secara anatomis dengan Partai pendahulunya. Pasti ada sejumlah Partai yang punya sejarah panjang, akan tetapi bukan saja terkait secara parsial, malah lebih secara nuansa.

            Karena itu, tidak mengherankan apabila peran Partai dewasa ini menjadi kehilangan jati diri dan arah perkembangannya, sehingga terjebak oleh kecenderungannya yang monopolistik. Motivas politisi Partai mendapatkan kekuasaan Negara, caranya mempertahankan serta kinerjanya memperlakukan kekuasaan yang dipunyai, secara keseluruhan menggambarkan watak monopolistik dimaksudkan, Analisis ideologi dan struktural serta behavior atas peran politisi dan partainya dalam era Reformasi ini, menjelaskan keseluruhan watak monopolistik tersebut.

            Dari sisi ideologi, kiprah Partai tampak semakin pragmatik. Kondisinya dewasa ini merupakan pematangan dan penguatan dari prosesnya sejak era Demokrasi Terpimpin, dimana kekecewaan Presiden Soekarno atas kegagalan Pemilu 1955 menghasilkan Partai mayoritas mutlak, sehingga operasi demokrasi melalui kebebasan sejak penyerahan kedaulatan oleh Belanda, semakin tidak diimbangi dengan kekuatan politik yang dibutuhkan untuk menjamin Pemerintahan yang kuat dan stabil serta efektif. Dengan mengenyampingkan ideologi demokrasi, maka kegagalan Pemilu itu dijawab Presiden Soekarno dengan mengkombinasikan peran Partai dengan Golongan Fungsional di dalam DPR GR yang dibentuknya setelah mengumumkan Dekrit untuk kembali menggunakan UUD 1945. Di bawah rejim Orba, pragmatisme bukan saja dikembangkan dalam kehidupan politik, akan tetapi  dilebarkan kedalam seluruh aspek kehidupan. Sekarang politisi Partai telah mengembangkannya menjadi politik kepentingan, dalam artian kepentingan diri dan golongan dijadikan motif untuk bersikap dan bertindak di dalam perjuangan kekuasaan dan penggunaan kekuasaan Negara. Maka Masyarakat atau Bangsa Indonesia menjadi ‘terbiasa’ dengan sikap politisi Partai, yang membiarkan rakyat dan Negara merugi, asal bukan dirinya dan partainya. Para penguasa dan penyelenggara Pemerintahan merasa normal apabila bersikap dan bertindak tidak visioner, seperti membuat UU hanya untuk lima tahun dan mengalokasikan anggaran terbanyak untuk keperluan rutin. Mereka mengabadikan posisi sebagai politisi semasa berkuasa, sehingga melalaikan kewajiban karena enggan mengabdikan diri sebagai Negarawan dan Manajer politik dan pemerintahan. Di dalam UU pemilu para politisi penguasa tidak membedakan syarat untuk menjadi peserta Pemilu dengan syarat untuk menjadi pemimpin politik dan pemerintahan, untuk memudahkan menjadi Calon Pemilu lewat kriteria yang kabur. Semua kondisi itu memungkinkan politisi Partai untuk memperoleh kekuasaan Negara secara relatif mudah, dan apabila sudah  berkuasa tidak perlu bekerja secara ideal sebagaimana seharusnya dituntut oleh institusi seperti Negara.

            Struktur oligarki sistem kekuasaan Partai dan Negara yang dikembangkan oleh politisi Partai, pertama kalinya ditampilkan melalui pemusatan kekuasaan. Sentralisasi kekuasaan Partai berlangsung melalui dominasi Pengurus Pusat dalam menentukan kebijaksanaan organisasi partai, dalam artian tidak boleh bertentangan dengan sikap DPP dan khususnya Ketua Umum. Dan sentralisasi kekuasaan Negara, khususnya antara Pusat dan Daerah, diperlihatkan dalam kebijaksanaan politisi Partai yang berkuasa di Lembaga Pemerintahan, seperti ketentuan tentang prosedur pembuatan dan pembatalan Perda dalam UU 32/03 sebagai pengganti UU 22/99 yang bernafaskan otonomi luas dan nyata. Kedua adalah praktek pengalihan (kudeta) kedaulan rakyat menjadi kedaulatan rakyat, melalui berbagai kebijaksanaan Negara seperti Calon Pemilu hanya oleh partai, penentuan pemenang Pemilu berdasarkan nomor urut Calon, dan kontrol Fraksi kepada anggota Legislatif serta hak recall Faksi/Partai terhadap anggota Parlemen, sebagaimana digariskan dalam UU politik. Ketiga, kepentingan sepihak politisi dan Partainya, menjebaknya untuk mementingkan kontrol terhadap rakyat sehingga mengutamakan mobilisasi ketimbang partisipasi. Keempat ialah pengutamaan realisasi hak politisi dan partainya, dibandingkan dengan penunaian kewajibannya terhadap Masyarakat dan Bangsa serta Negara. Hal itu antara lain terbaca dari pembentukan banyak partai dengan alasan demokrasi, sementara partai itu membiarkan dirinya tidak berdaya untuk menjamin pembentukan Pemerintahan yang kuat dan efektif serta stabil. Dan kelima adalah totalitas kondisi tersebut yang memberi keleluasaan bagi elit Partai untuk memanfaatkan organisasi bagi pemenuhan kepentingannya, sebagaimana bila mereka berkuasa atas Negara.

            Dan tingkah laku politisi Partai yang berwatak egois, tercermin dalam penolakannya atas pengggunaan Sistem Pemilu Mayoritas (distrik). Sebab eksistensi penguasa Partai di dalam Sistem Multi Partai sebagai produk Sistem Pemilu Proporsional adalah terjamin. Begitu pula dengan hak – hak istimewa mereka. Karenanya menolak Sistem Pemilu Mayoritas yang memungkinkan terbentuknya Sistem Partai kuat untuk menjamin efektifnya penggunaan Sistem Pemerintahan Presidentialisme, sehingga berkemampuan menyelesaikan masalah sambil membuat kemajuan. Sikap politisi Partai terbukti egois apabila diingat betapa mereka enggan dan gagal membentuk koalisi secara efektif dan stabil dan moyoritorian. Bersamaan dengan itu, politik elitis yang dipertahankan oleh politisi Partai, sebagaimana terbukti dari sikapnya yang mengutamakan kepentingan sendiri seperti dalam alokasi anggaran dan berbagai kebijaksanaan publik yang melindungi kepentingan sendiri. Penolakan pembuktian terbalik dan pemanfaatan azas retroaktif dalam perkara korupsi dan pelanggaran HAM berat, adalah strategi untuk menjaga keamanan diri, sekalipun menyulitkan penegakan hukum untuk membela rakyat banyak. Sikap mau menang sendiri dalam membuat kebijaksanaan publik yang tidak partisipatif serta tidak transparan untuk secepatnya dituangkan ke dlaam UU, pada dasarnya merupakan tindakan elit Partai yang berkuasa secagai memaksakan kehendak, tak pelak lagi menggambarkan kelakuan egoistik mereka. Apabila diingat kembali bahwa maksud pembentukan Negara yang melalui hukum akan berfungsi menegakkan keadilan, maka dengan sendirinya pembuatan dan penggunaan hukum untuk melindungi kepentingan sendiri merupakan pelanggaran etik yang serius. Apalagi bila diamati betapa dilemahkannya pelaksanaan kewenangan Badan Kehormatan (BK) lembaga legislatif. Lebih jauh, egoisme para politisi Partai secara gamblang terbaca pada saat politisi Partai berupaya melalui UU Pemilu yang dibuatnya untuk meluaskan wilayah kekuasaan ke dalam DPD.

            Perluasan arena kekuasaan politisi Partai ke DPD, secara universal memang lazim di dalam kehidupan demokrasi. Tapi praktek yang hendak dilakukan di Indonesia tentulah harus memenuhi keseluruhan persyaratan demokrasi universal tersebut. Untuk itu, bukan saja diperlukan politisi yang dewasa dan matang sebagaimana diperlihatkan melalui kearifan dan kapabilitas kepemimpinannya yang diperoleh melalui pengalaman panjang, melainkan juga pelembagaan Partai yang kuat berdasar prinsip dan praksis demokrasi, sehingga politik berproses secara kompetitive dan menghasilkan kebijaksanaan publik yang tepat (bermanfaat). Apabila persyaratan itu tidak terpenuhi, apalagi masih jauh dari kenyataan, maka dapatlah disimpulkan bahwa perluasan wilayah kekuasaan Partai itu tidak lain dari realitas monopolisasi kekuasaan Negara.

            Dewasa ini monopoli peran politisi Partai sudah sampai kepada momen yang membahayakan kehidupan dan perkembangan demokrasi indonesia yang berusia sangat muda. Demokrasi menjadi rentan terhadap Sistem Kekuasaan Totaliterianisme yang merupakan bawaan dari sistem monopoli kekuasaan Negara oleh satu golongan warga masyarakat yaitu Politisi Partai. Monopolit itu itu mengancam hak Warga Masyarakat yang tidak berpartai, yang sejak Amandemen UUD 1945 dijamin antara lain melalui DPD. Lagipula monopoli itu mengancam eksistensi Perwakilan Wilayah (daerah) oleh warga dari daerah itu secara otonom, karena bila Wakil Wilayah itu dari Partai yang mempraktekkan sentralisasi kekuasaan akan mengabaikan kepentingan daerah sebagaimana selama ini berlangsung. Lagipula monopoli kekuasaan  yang digalakkan oleh politisi Partai ini mengingatkan siapapun akan perilaku militer sebagai penguasa Masyarakat dan Bangsa serta Negara Indonesia di era Orde Baru.

            Patut dikritisi secara tajam bahwa monopolisasi kekuasaan Negara oleh politisi Partai melalui UU pemilu 2008 dewasa ini, pada hakekatnya lebih merupakan kepentingan sendiri. Sebab sebelum monopoli kekuasaan oleh politisi Partai diperluas dari kondisinya dalam dan pos Pemilu 1999 dan 2004, politisi dan Partai tidak cukup berhasil (efektif) menggunakan kekuasaan yang di punyai untuk menanggulangi permasalahan Masyarakat dan Bangsa serta Negara. Aneka masalah berupa macam – macam pelayanan publik, penegakan hukum, pengembangan mikro ekonomi dan pembinaan wilayah bukannya semakin teratasi melainkan semakin menjadi banyak dan rumit.

            Permasalahan yang berakumulasi terus dan semakin rumit itu, merupakan konsekuensi langsung dari ketidakberhasilan politisi Partai membangun, dalam artian memperkuat fundasi kehidupan politik kenegaraan Indonesia. Fundasi dimaksudkan ialah Pemimpin politik dan pemerintahan yang kapabel, dan sistem Partai yang kuat (mayoritas), serta Sistem Pemerintahan yang koheren dan sinergis.

            Adalah kegagalan politisi Partai memperkuat fundasi kehidupan politik kenegaraan itulah yang menyulitkan mengoperasikan demokrasi secara maksimal (bandingkan dengan Lipset dan Lakin, The Democratic Century, Norman: 2004), sehingga hasilnya adalah demokrasi minimal dalam artian pemilu hanya berfungsi untuk menghasilkan penguasa, sementara Pemerintahan pos Pemilu tidak mampu mengoptimalkan realisasi HAM (Demokrasi Optimal), dan lebih tidak mampu lagi menghasilkan public policy yang relevan, sehingga gagal mencukupi public goods dan menjamin proses politik secara damai., yang merupakan ciri demokrasi maksimal. Dengan begitu pemilu benar merupakan ‘pesta’ kaum elit terutama politisi penguasa dan jauh dari memberi nikmat kepada rakyat, kecuali sebagai penonton alias peserta ‘pesta demokrasi’ secara pasif. Demokrasi menjadi elitis dibawah dominasi politisi Partai.

            Mengingat kondisi Negara Indonesia yang semakin berbau Negara gagal, sebagaimana terbukti dari ketidak fektifan Pemerintahan hasil pemilu, harus disadari secepatnya bahwa diperlukan perubahan secara substantif. Karena secara teoritis ekonomi pasar tidak bisa diandalkan oleh Negara seperti Indonesia (Stiglitz, Dekade Keserakahan, Marjin Kiri 2006), maka mau tidak mau pembaharuan fundasi kehidupan politik kenegaraanlah yang logis diandalkan. Penguatan fundasi itu lewat Sistem dan Penyelenggaraan Pemilu kompetitive, dimaksudkan sepaya prinsip (ideologi) bernegara dipedomani secara konsisten, di samping kekuasaan ditata secara berkeseimbangan, dan tingkah laku politik berkebebasan dan kompetitive bermuara kepada kesepakatan politik pro rakyat. Apabila prinsip dan cita – cita demokrasi dijadikan arah perjuangan politik maka berpeluang membentuk keseimbangan antar Lembaga Negara dan antar kekuatan politik (partai) mayoritas dengan minoritas serta antara Pemerintah Pusat dengan Daerah yang dijadikan tatanan dasar kehidupan politik kenegaraan, sementara para politisi penguasa bertindak sebagai negarawan dan pemimpin pembaharu.

            Sejarah sudah membuktikan bahwa amatlah sukar bagi para politisi Partai melakukan pembaharuan itu secara sadar dan mandiri.  Belitan kepentingan diri dan golongan menumpulkan pikiran dan memandulkan tindakan mereka. Karena itu selalu diperlukan inisiatif dan tekanan pihak lain, supaya politisi Partai berubah dan maju. Pihak lain itu ialah komponen masyarakat seperti kaum intelektual kalangan menengah , pers, mahasiswa, LSM dan sebagainya. Sementara itu Elit Lokal mulai memperliihatkan kiprahnya, sekalipun masih memperjuangkan kepentingan sendiri. Tapi kekuatan dan kewenangan formal pembaharu yang amat potensial di era pos amandemen UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi RI. Berbagai keputusan MK telah berakibat langsung terhadap kondisional untuk memperbaiki keadaan Partai Politik. Antara lain ialah Keputusan MK tentang Calon Perseorangan Pilkada. Karenanya sekali lagi dan lebih intensif diharapkan Keputusan MK untuk menyehatkan dan mendewasakan kehidupan Partai Politik dan perannya di dalam Negara dan Bangsa serta Masyarakat Indonesia.

Jakarta, 14 April 2008.

REKRUTMEN DAN PELATIHAN ANGGOTA PARTAI POLITIK

Hasil Workshop tanggal 06 Oktober 2005

1.      DASAR PEMIKIRAN

Anggota merupakan basis sebuah partai. Semakin banyak anggota semakin kuat partainya. Semakin banyak yang aktif anggota partai dan semakin banyak yang bersedia untuk bekerja secara sukarela untuk partai, maka semakin kuatlah partai tersebut. Melihat kenyataan diatas, maka partai harus berusaha untuk merekrut sebanyak mungkin anggota, selama mereka setuju dengan ideologi dan nilai-nilai dasarnya. Dan setelah itu, juga menjaga agar yang sudah menjadi anggota tetap puas sebagai anggota partai.

Pada umumnya terdapat dua model partai yang berbeda: partai kader (atau partai pemilih) dan partai anggota (atau massa). Partai kader tidak memiliki terlalu banyak anggota. Biasanya hanya pengurus atau kandidat direkrut oleh partai, bukan anggota biasa. Tingkat organisasi partai kader kurang tinggi. Partai ini lebih mementingkan sukses di pemilu, maka disebut partai pemilih. Jumlah pemilih dibanding jumlah anggota sangat tinggi, akan tetapi pada umumnya keterikatan pemilih pada partai tidak terlalu kuat. Seleksi kandidat biasanya melalui primaries (pemilu pendahuluan) yang sering melibatkan publik. Karena jumlah anggota kecil partai kader membutuhkan penggunaan media (dengan biaya tinggi) untuk komunikasi dengan pemilih. Partai Republik dan Partai Demokrat di AS adalah contoh partai kader.

Partai anggota membutuhkan struktur dan organisasi yang lebih lengkap (dari tingkat lokal sampai nasional) dan kuat dibanding partai kader. Jumlah anggota tinggi dan keterikatan pada partai lebih kuat dan mendalam. Keterlibatan anggota dalam partai (seleksi kandidat, formulasi kebijakan) lebih tinggi dibanding partai kader dan bersifat bottom-up. Tingginya jumlah anggota dan aktifis merupakan suatu kelebihan partai anggota. Anggota adalah suatu sumber daya yang penting. Mereka membayar iuran, dapat dimobilisir pada masa kampanye secara gratis dan sukarelawan dan selalu berinteraksi dengan masyarakat dan mempromosikan program partainya. Oleh karenanya, politisi berasal dari partai anggota lebih dekat dengan pemilihnya. Partai-partai besar di Eropa pada umumnya merupakan partai anggota.

Beberapa alasan kenapa perekrutan anggota baru penting:

·      Keberagaman anggota yang tinggi berarti partai lebih representatif. Dukungan dari konstituen semakin besar.

·      Anggota mempunyai pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dapat digunakan oleh partai.

·      Semakin banyak anggota, semakin banyak ide, opini dan pendapat terdapat di dalam partai. Proses pengambilan keputusan yang mengintegrasikan sebanyak mungkin ide dan pendapat yang berbeda pada umumnya menghasilkan keputusan yang lebih bagus (kalau dilakukan secara demokratis).

Partai tidak hanya harus merekrut anggota biasa, akan tetapi juga aktifis partai, pengurus partai, calon legislatif, dan staf profesional (misalnya untuk akuntansi). Selain staf profesional semua fungsi lain dapat direkrut diantara anggota partai:

                                                                                                anggota pasif

Pendukung / simpatisan             anggota                        anggota aktif / aktifis partai

                                                                                                pengurus / pemimpin partai

                                                                                                calon legislatif / eksekutif

Pendidikan dan pelatihan anggota sangat penting untuk pengembangan partai, karena:

·        Anggota baru diberikan introduksi mengenai ideologi, visi dan misi, program dan gagasan partai.

·        Anggota diberikan pengetahuan dan keterampilan tertentu agar dapat menjalankan fungsi dalam partai.

·        Membantu anggota memahami masalah yang dihadapi agar dapat melibatkan diri dalam proses debat dan pengambilan keputusan yang demokratis.

·        Mendidik pimpinan partai agar dapat mengelola partai dengan baik.

·        Menyiapkan calon legislatif agar dapat melakukan tugasnya dengan baik.

2.      ANALISA ATAS SITUASI PARTAI-PARTAI DI INDONESIA

·        Di dalam partai-partai di Indonesia tidak berorientasi terhadap anggota. Anggota partai tidak dianggap penting, kecuali mendapatkan suara di pemilu. Partai terfokus pada memenangkan pemilu dan memenangkan suara. Membangun dasar dan akar partai sering diabaikan. Banyak partai belum menyadari bahwa anggota merupakan salah satu sumber daya yang paling penting bagi keberlangsungan partai politik. Bagaimana partai itu tidak hanya hidup untuk pemilu tetapi untuk hidup sepanjang masa? Penting untuk menempatkan anggota di tempat terhormat.

·        Banyak partai di Indonesia merekrut pengurus atau calon legislatif/ eksekutif tidak di antara anggotanya, melainkan dari ”luar” seperti dari pengusaha atau birokrasi. Mereka dapat menjadi pengurus secara instan. Datang saja, membayar, terus langsung bisa menjadi Ketua atau Sekjen. Strategi itu dapat menimbulkan kekecewaan bagi anggota partai yang merasa diabaikan. Selain akan membawa kefrustrasian anggota, juga pengurus atau anggota legislatif / eksekutif tidak mempunyai ikatan yang erat dengan partai dan kurang setia terhadap partai. Demikian cita-cita dan kinerja partai menurun.

·        Banyak partai tidak mempunyai ideologi dan visi yang jelas. Maka dari itu sangat sulit untuk merekrut anggota. Dalam perekrutan perlu pesan yang dapat menarik perhatian orang dan dapat meyakinkan mereka untuk bergabung dalam partai. Tanpa dasar ideologi yang kuat pesan yang meyakinkan sangat sulit dikembangkan.

·        Ketergantungan partai pada orang yang mempunyai uang sangat tinggi. Sering ada hubungan langsung antara kekayaan dan sukses di partai. Kerja keras, aktifitas dan kesetiaan pada partai kurang dihargai.

·        Partai di Indonesia tidak mempunyai strategi dan sistematika perekrutan yang jelas. Tidak ada perencanaan yang lengkap, misalnya mengenai kelompok sasaran, pesan yang akan disampaikan, jumlah anggota yang mau direkrut, dll.

·        Sering orang menjadi anggota partai karena pertemanan, tetapi bukan karena ada proses rekruitmen yang jelas.

·        Sering anggota partai dan juga pengurus ”lompat pagar”. Kepercayaan masyarakat terhadap partai semakin rendah.

·        Kebanyakan partai politik di Indonesia tidak mempunyai data yang akurat mengenai jumlah anggotanya dan detail lain seperti alamat kontak, pendidikan, penghasilan, keterampilan tertentu, dll. Demikian partai politik tidak dapat memanfaatkan anggotanya secara efisien.

·        Tidak ada strategi partai untuk memelihara motivasi anggota dan menjaga mereka tetap aktif dalam partai. Tidak ada kegiatan rutin yang melibatkan anggota. Komunikasi antara pimpinan partai dan anggotanya juga kurang efektif. Maka dari itu, sering anggota partai merasa tidak berguna dan kurang dihargai.

·        Aktifitas pelatihan tidak dilakukan secara konsisten. Tidak ada rencana atau kurikulum yang jelas.

3.      REKOMENDASI

·        Perlu diubah paradigma keanggotaan partai politik. Anggota harus dianggap sebagai sumber daya yang sangat krusial untuk partai. Anggota diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dengan aktif dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Agar kesetiaan terhadap partai dan keterikatan dapat dijaga, anggota perlu mempunyai rasa memiliki partai.

·        Segera membuat pola rekrutmen yang sistematis. Tindakan yang harus diambil antara lain adalah:

o       Membentuk tim rekrutmen

o       Menentukan kelompok sasaran – konstituen mana yang akan direkrut (pemuda, perempuan, penduduk kota/ desa, pekerjaan, tingkat pendidikan, penghasilan)

o       Menyiapkan sarana dan prasarana untuk rekrutmen

o       Menentukan pesan utama yang akan dikomunikasikan

o       Menentapkan waktu dan lokasi perekrutan

·        Menentukan standar pola rekrutmen yang khusus untuk anggota biasa, pengurus partai, calon legislatif, staf profesional, dll.

·        Memperkuat sayap dan onderbouw partai. Melalui organisasi tersebut rekrutmen kalangan tertentu (pemuda, perempuan) dipermudah.

·        Membangun sistem dan database keanggotaan. Menentukan sistem tepat untuk partai dengan menjawab pertanyaan berikut:

o       Siapa yang boleh menjadi anggota?

o       Apakah anggota harus membayar iuran? Kalau ya, berapa besarnya iruan?

o       Apakah anggota diberikan kartu identitas anggota?

o       Data apa saja yang disimpan?

o       Siapa yang bertanggung jawab?

·        Menggaji staf profesional untuk mengurus beberapa pekerjaan partai yang tidak dapat dilakukan oleh anggota biasa; seperti akuntansi, staf sekretariat, kehumasan, menejer kampanye pemilu, penelitian dan pengembangan partai, pengorganisasian acara partai yang besar, dll.

·        Menjaga supaya anggota tetap akitf dan bermotivasi tinggi. Anggota merasa termotivasi kalau:

o       Dilibatkan dalam kegiatan partai

o       Diberi tanggung jawab tugas partai sesuai dengan kemampuan

o       Diberi penghargaan setelah tugas diselesaikan

o       Dibuat acara sosial seperti piknik, pentas bersama, dll.

·        Melakukan aktifitas pelatihan secara rutin. Membangun program pelatihan anggota dan memperhatikan isu-isu berikut:

o       Introduksi mengenai ideologi, visi dan misi, program dan gagasan partai

o       Pengajaran sistem politik dan undang-undang yang berkait

o       Fungsi dan struktur partai politik

o       Pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pengelolaan partai

o       Pemahaman atas masalah-masalah aktual serta tehnik dalam memecahkan suatu permasalahan (problem solving skills)

o       Tehnik advokasi sosial

·        Membuat anggota merasa puas dan merasa memiliki partai. Demikian rekrutmen anggota baru secara otomatis akan dilakukan oleh anggota. ”Anggota yang puas adalah perekrut yang paling baik.”